BAB I - USU Institutional Repository

BAB II
TINJAUAN MENGENAI HUKUM PENGANGKUTAN BARANG
A. Sejarah Hukum Pengangkutan
Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang
paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang
modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu
barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah
kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan
masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. 38
Istilah ”Pengangkutan” berasal dari kata ”angkut” yang
berarti
”mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah ”pengangkutan” dapat diartikan
sebagai ”pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”. 39
Menurut H.M.N Purwosutjipto :
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan. 40
38
Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan,
2005, hal. 3.
39
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Diolah Kembali oleh Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976,
hal. 97.
40
H.M.N Purwosutjipto, Op. cit., hal. 2.
19
Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah ”pengangkutan” dengan
mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu :
”pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian
(agreement); dan pengangkutan sebagai proses (process)”. 41
Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada umumnya
bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.
Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut carter
(charterparty). Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara
lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu
sudah terjadi. Menurut Hasim Purba di dalam bukunya ”Hukum Pengangkutan Di
Laut”, pengangkutan adalah ”kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari
suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan
maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan
itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang
atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu”. 42
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan Pemerintah
Hindia-Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat
yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut
(Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal –
vervrachting en bevrachting van schepen; Titel ke VA tentang pengangkutan
barang-barang; Titel ke VB tentang pengangkut an orang-orang. Keadaan
pengaturan hukum pengangkutan di darat secara sumir di dalam Kitab Undang41
42
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 12.
Hasim Purba, Op. cit., hal. 4.
Universitas Sumatera Utara
Undang Hukum Dagang itu disebabkan karena dahulu kala memang lebih-lebih
terjadi pengangkutan barang-barang dan orang-orang menyeberang laut daripada
melewati darat.43
I.
Sejarah Angkutan Umum
I.1. Era Omni Bus
Ide awal penyediaan pengangkutan publik – khususnya di darat –
sebenarnya telah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu, ketika Pascal (Perancis)
mulai mengoperasikan gerbong untuk penumpang yang ditarik kuda di Kota Paris
pada tahun 1662. Pada awalnya, penyediaan kereta ini tidak dipungut biaya,
namun pada perkembangannya kemudian mulai dikenakan biaya. Revolusi
industri yang berkembang di Eropa (Perancis dan Inggris) telah membuat
perkembangan kota yang sedemikian pesat, yang memunculkan adanya
pemisahan zona industri (tempat bekerja) dan zona permukiman (rumah),
sehingga timbul apa yang disebut dengan fenomena urban sprawl, yakni
fenomena bergeraknya area permukiman kelas menengah ke atas ke daerah suburban, menjauhi kawasan CBD (Central Business District) yang terjadi di Inggris
pada tahun 1750. Fenomena lain adalah adanya arus commuting atau komuter.
Jam puncak (peak hour) juga timbul akibat adanya penumpukan arus pagi
(berangkat untuk bekerja) dan arus sore (pulang), dan timbulnya efek-efek
kongesti, seperti kemacetan dan kesemrawutan. Inggris mulai mengenalkan sistem
transportasi massa pertamanya, yakni dengan munculnya Omni Bus oleh George
43
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Bagian Pertama, Hukum
Pengangkutan Di Darat, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 8.
Universitas Sumatera Utara
Shillibeer di kota London pada 1829. 44 Omni Bus adalah kendaraan mirip
gerbong beroda besar dengan pintu masuk di belakang. Jumlah kursinya 18
hingga 20 yang ditata sejajar dan berhadap-hadapan. Model Omni Bus ini
kemudian menyebar ke kota besar lain, seperti New York dan Paris pada tahun
1830-an. Pada tahun yang sama, George Stephenson meluncurkan kereta api uap
yang pertama di Inggris dengan rute Liverpool – Manchester. Perkembangan omni
bus berikutnya adalah omni bus susun (double decker). Omni bus inilah embrio
pertama lahirnya bus bermotor seperti yang dikenal sekarang. 45
I.2. Era Jalan Rel (1830 – 1920)
Era jalan rel dimulai pada saat jalan tanah yang ada dirasakan mulai cepat
rusak dan memperlambat aksesibilitas kereta kuda, sehingga muncul pemikiran
untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya dibuat dari kayu. Namun
karena bahan kayu juga cepat rusak, maka digantikan dengan besi/rel. Kereta yang
berjalan di atas rel masih tetap ditarik dengan kuda, sehingga dikenal dengan
nama Horse Train Street Cars, yang diperkenalkan di New York pada 1832.
Karena pada saat itu loko uap dilarang masuk area kota, maka angkutan ini cepat
populer di dalam kota, bahkan di Inggris (1860).46 Keunggulan tram ini adalah
lebih nyaman, lebih besar dan dapat mengangkut penumpang dengan jumlah
banyak. Kecepatan rata-ratanya 7 km/jam. Era ini juga telah mengenal sistem
44
http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Diakses
tanggal 20 Januari 2010, Jam 21.16 wib.
45
http://www.kaskus.us/showthread.php?s=0b5cdcc934402af15dda7726683632ca&p=14
8809432#post148809432, Diakses tanggal 20 Januari 2010, Jam 21.25 wib.
46
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
pengelolaan oleh pihak-pihak swasta dalam bentuk perusahaan dan mulai terdapat
persaingan ketat, khususnya pada persinggungan rute yang sama. Era berikutnya
adalah kereta kabel (cable cars), yakni dengan adanya kabel di tengah rel yang
ditarik dengan mesin uap, yang mulai diperkenalkan di San Fransisco pada tahun
1873. Kereta ini berkapasitas lebih besar, bahkan dapat menarik 3 (tiga) kereta
dalam satu rangkaian. Biaya operasi juga rendah, meskipun investasi awalnya
lebih mahal. Pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit
dengan jalur terpisah dari jalan, bahkan tidak sebidang. Inggris pada tahun 1863
juga mulai membuka jalur Metropolitan Railway, yakni jalur kereta bawah tanah
dengan tenaga uap, dengan jalur Farringdon Street ke Bishop, Paddington. Lima
tahun kemudian (1868) Amerika Serikat membuat jaringan kereta uap yang
melayang (elevated) di New York. Kereta rel (tram) listrik pertama hadir di
Chicago pada tahun 1883 dan di Toronto pada tahun 1885. Energi listrik
diambilkan dari tiang yang menempel di bawah kabel yang digantung di
sepanjang rel. Kecepatan rata-rata mencapai 16 km/jam. Pada 1888 kereta listrik
telah dibuat dengan sistem Multiple Unit Train Control atau Kontrol Unit
Berganda. Sepuluh tahun berikutnya, kereta listrik mulai dibuat di bawah tanah di
Boston (AS) dan New York (1904). Kelebihan kereta listrik adalah pada sifatnya
yang tidak polutif, jaringan yang lebih luas serta cocok untuk kondisi kota yang
kongestif. 47
47
http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Loc. cit.
Universitas Sumatera Utara
I.3. Era Bus dan Trolley Bus (1920 – now)
Era bus dan bus troli kembali hadir pada 1920. Banyak pertanyaan
muncul, ketika era kereta telah sedemikian hebat, mengapa bus kembali populer
pada awal abad 20? Hal ini disebabkan adanya Perang Dunia I, di mana banyak
sarana rel yang dialokasikan untuk kebutuhan peperangan, krisis finansial akibat
perang, serta booming mobil pribadi, sehingga angkutan massa dengan rel (yang
membutuhkan investasi dan pemeliharaan mahal) menjadi terpuruk. Angkutan
dengan bus kemudian hadir karena dirasa lebih efisien dengan biaya investasi
yang relatif murah. 48 Pada awalnya muncul bus bermotor di New York pada
1905, lalu berlanjut dengan adanya sistem feeder bus ke tram (1912). Tahun
berikutnya (1920) hadir armada bus dengan posisi mesin di depan dan dengan
pintu yang dapat diatur oleh pengemudi. Hingga tahun 30-an, bus berkembang
sangat pesat.49 Bahkan di tahun 1939, tipikal bus telah berkembang menjadi lebih
kuat, efiien, bermesin diesel, hingga persneling otomatis. Perkembangan
berikutnya adalah bus tingkat (double decker) dengan konfigurasi mirip bus tidak
bertingkat. Model yang cukup populer pada masa itu (1958) adalah Leyland
Atlantean. Inovasi lain adalah trolley bus, yakni kombinasi antara bus dan tram.
Disebut trolley karena bus dilengkapi dengan 2 (dua) tiang untuk mengambil
listrik dari kabel yang tergantung di atas. 50
Melihat perkembangan sejarah angkutan umum seperti yang telah
dipaparkan di atas, terlihat bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti
48
Ibid.
http://www.kaskus.us/showthread.php?s=0b5cdcc934402af15dda7726683632ca&p=14
8809432#post148809432, Loc. cit.
50
http://mobilretro.com/foto-retro-bis-angkutan-umum/, Diakses tanggal 20 Januari 2010,
Jam 21.30 wib.
49
Universitas Sumatera Utara
lalu lintas, yang bila diaktualisasikan di masa sekarang dapat berupa 5 (lima)
penyakit transportasi, yakni kemacetan, kesemrawutan, polusi (udara dan
kebisingan), kecelakaan dan biaya tinggi. Kini, di negara-negara maju, angkutan
umum menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep pengembangan tata perkotaan
yang pesat. Angkutan umum menjadi salah satu high priority dan kebutuhan
penting dalam skema urban grand design, karena mereka telah belajar dari
pengalaman di tahun 20-an ketika booming mobil pribadi telah meluluhlantakkan
aksesibilitas dan lalu lintas masyarakat, yang pada akhirnya akan berefek pada
high social cost berupa kerugian-kerugian akibat hilangnya waktu perjalanan
akibat kemacetan, polusi udara, kebisingan, turunnya produktivitas, timbulnya
stres dan lain-lainnya. 51
II. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pengangkutan
Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para
subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum
pengangkutan.
Mengenai
siapa
saja
yang
menjadi
pihak-pihak
dalam
pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain ;
Wihoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama
mengenai pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka
perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima
barang dan barangnya itu sendiri. 52
51
52
http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Loc. cit.
Hasim Purba, Op. cit., hal. 11.
Universitas Sumatera Utara
Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu
pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah
pengirim yaitu pihak yang mengikatkan dari untuk membayar uang angkutan,
dimaksudkan juga ia memberikan muatan. 53 Menurut Abdulkadir Muhammad,
subjek hukum pengangkutan adalah ”pendukung kewajiban dan hak dalam
hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung
dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan”. 54 Mereka
itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen
perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum
pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum,
dan perseorangan. 55
a. Pengangkut (Carrier)
Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang
berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas
penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. 56 Dalam
perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang
53
Ibid.,
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 59.
55
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 45.
56
Hasim Purba,Op. cit., hal 12.
54
Universitas Sumatera Utara
berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas
penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan. 57
b. Pengirim ( Consigner, Shipper)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi
pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian
pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar
pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan
pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut
consigner, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut shipper. 58
c. Penumpang (Passanger)
Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan
penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai
yang ditetapkan. 59 Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua
status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai
objek karena dia adalah muatan yang diangkut.60 Kenyataan menunjukkan bahwa
anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan
perjanjian pengangkutan itu sudah
mendapat restu dari pihak orang tua tau
walinya. Berdasarkan kebiasaan itu juga pihak pegangkut sudah memaklumi hal
57
Ibid., hal. 13.
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 72.
59
Hasim Purba, Loc. cit.
60
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 71.
58
Universitas Sumatera Utara
tersebut. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau wali yang mewakili
anak-anak itu. Hal ini bukan menyimpangi undang-undang, bahkan sesuai dengan
undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 61
d. Penerima (Consignee)
Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal
pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun
adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima
barang yang diangkut di tempat tujuan. 62 Dalam perjanjian pengangkutan,
penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang
berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah
pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang
berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong
juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Adapun kriteria penerima menrut
perjanjian, yaitu : 63
1. perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim
barang;
2. dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan;
3. membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan.
61
Ibid., hal. 72.
Hasim Purba, Op. cit., hal. 13.
63
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 76.
62
Universitas Sumatera Utara
e. Ekspeditur
Ekspeditur dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa
Inggris disebut cargo forwarder. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek hukum
pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim
atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantara
dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. 64 Pengusaha
transport seperti ekspeditur bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang
namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal
ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang
ditetapkan. Seorang ekspeditur memperhitungkan atas biaya muatan (vrachtloon)
dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya
sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. 65 Berdasarkan uraian di
atas, dapat diketahui kriteria ekspeditur menurut ketentuan undang-undang,
yaitu: 66
1. perusahaan pengantara pencari pengangkut barang;
2. bertindak untuk dan atas nama pengirim; dan
3. menerima provisi dari pengirim.
f. Agen Perjalanan ( Travel Agent)
Agen perjalanan (travel agent) dikenal dalam perjanjian pengangkutan
penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan
karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu
64
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 52.
Achmad Ichsan, Op. cit., hal. 421.
66
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 53.
65
Universitas Sumatera Utara
perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen
(wakil) dalam perjanjian keagenan (agency agreement) yang bertindak untuk dan
atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan
usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api,
kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. 67 Berdasarkan uraian di atas, dapat
ditentukan kriteria agen perjalanan menurut undang-undang, yaitu :
1. pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan;
2. bertindak untuk dan atas nama pengangkut;
3. menerima provisi (imbalan jasa) dari pengangkut; dan
4. menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat.
g. Pengusaha Muat Bongkar (Stevedoring)
Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu
pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai
kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang
dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan
bongkar muat tersebut. Menurut Pasal 1 butir 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 1999 pengusaha muat bongkar adalah ”kegiatan usaha yang bergerak
dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal”. 68
Perusahaan ini memiliki tenaga ahli yang pandai menempatkan barang di dalam
ruang kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang, ventilasi yang
67
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 86.
Hasim Purba, Masalah Dalam Seminar tentang Keberadaan Perusahaan Bongkar Muat
dan Usaha Bongkar Muat Yang Diusahakan PT. Pelindo I, tanggal 11 Februari 2010 di Hotel
Arya Duta Medan Diselenggarakan oleh PT. Pelindo Medan, hal. 2.
68
Universitas Sumatera Utara
diperlukan, dan tidak
mudah bergerak/bergeser. Demikian juga ketika
membongkar barang dari kapal diperlukan keahlian sehingga barang yang dapat
dibongkar dengan mudah, efisien, dan tidak menimbulkan kerusakan. 69
Menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 untuk
memperoleh izin usaha bongkar muat, wajib memenuhi persyaratan : 70
1. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan
teknologi;
2. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
3. memiliki akte pendirian perusahaan;
4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
h. Pengusaha Pergudangan (Warehousing)
Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969,
pengusaha pergudangan adalah ”perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa
penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang
bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke
dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada
di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai”. 71
III.
Objek Hukum Pengangkutan
Yang diartikan dengan ”objek” adalah segala sasaran yang digunakan
untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan,
alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi objek hukum pegangkutan adalah
barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai
69
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 98.
Materi Seminar, Op. cit., hal. 6.
71
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 56.
70
Universitas Sumatera Utara
tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihakpihak secara benar, adil, dan bermanfaat. 72
a. Barang Muatan (Cargo)
Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh
Undang-Undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. 73
Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu : 74
1)
2)
3)
4)
5)
6)
barang berbahaya (bahan-bahan peledak);
barang tidak berbahaya;
barang cair (minuman);
barang berharga;
barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan
barang khusus.
Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : 75
1) barang padat
2) barang cair
3) barang gas
4) barang rongga (barang-barang elektronik)
Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : 76
1) general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara
membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil.
2) bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara
mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki.
3) homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat
dengan cara membungkus dan mengepaknya.
72
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 59.
Ibid., hal. 60.
74
Abdulkadir Muhammad, Cetakan III, Op. cit., hal. 60.
75
Ibid.
76
Ibid., hal 61.
73
Universitas Sumatera Utara
b. Alat pengangkut ( Carrier)
Pengangkut
adalah
pengusaha
yang
menjalankan
perusahaan
pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat
pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas atas
rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat
disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di
perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut
di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir,
nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan
pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan
atas nama pengangkut. 77
c. Biaya pengangkutan (Charge/Expense)
Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan
kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan
tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan umum,
perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi
kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan. 78
Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of services atau ongkos menghasilkan jasa
yaitu : 79
77
Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 105.
Abdulkadir Muhammad,Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 85.
79
Rustian Kamaluddin, Op. cit., hal. 85.
78
Universitas Sumatera Utara
1. jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya;
2. volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut;
3. resiko dan bahaya dalam pengangkutan, berhubung karena sifat
barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat service yang
spesial; dan
4. ongkos-onkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena
berat dan ukuran barang yang diangkut yang ”luar biasa” sifatnya.
Biaya pengangkutan dan biaya yang bersangkutan oleh Undang-undang,
yaitu dalam Pasal 1139 sub 7 bsd. Pasal 1147 KUH Perdata dimasukkan dalam
hak istimewa (privilege) atas barang-barang tertentu, yaitu atas pendapatan dari
barang-barang yang diangkut. Hak istimewa bersifat perikatan (obligator) terbawa
karena sifatnya hutang. 80 Hak istimewa menurut Pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata
adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang
sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata
berdasarkan sifat piutangnya. 81
B. Pengangkutan dan Peranannya dalam Perekonomian
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengangkutan pada pokoknya
berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai
orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan
meninggikan manfaat serta efisiensi. Dengan pesat kemajuannya diperluaslah
pengangkutan benda-benda atau orang-orang itu, tidak saja di darat, melainkan
juga menyebrang di samudra dan di udara. 82
Pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah
sangat vital untuk kepentingan negara baik dari sudut perekonomian maupun dari
80
R. Soekardono, Op. cit., hal. 52.
Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
82
Op. cit., hal. 8.
81
Universitas Sumatera Utara
sudut-sudut sosial, politik, pemerintahan, pertahanan-keamanan dan sebagainya.
Karena itu pemerintah berpendapat bahwa bidang transportasi ini perlu mendapat
perhatian dan bantuan, bahkan sering kali pula berpandangan bahwa bagianbagian yang terpenting di bidang transportasi ini perlu diusahakan oleh
pemerintah. Pada waktu yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kita melalui
badan usaha mlik negara adalah pengangkutan kereta api, pengangkutan udara,
pelayaran antar pulau di samping bidang-bidang komunikasi lainnya. Ada banyak
pula usaha di bidang transportasi ini yang dimiliki, diselenggarakan, dan
diusahakan oleh pihak swasta. 83 Seperti diketahui, tujuan ekonomi adalah
memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan
adalah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia
dengan mengubah letak geografi orang maupun barang. Dengan angkutan bahan
baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jugalah hasil produksi
dibawa ke pasar. Selain itu, dengan angkutan pula para konsumen datang ke pasar
atau tempat pelayanan kebutuhannya seperti ke pasar, rumah sakit, pusat rekreasi,
dll. 84
Ada tiga faktor ekonomis alasan kenapa pemerintah memiliki dan mengusahakan
sendiri upaya transpor ini, yaitu : 85
1. kurangnya kapital yang dimiliki oleh pihak swasta, sehingga tidak mampu
bergerak dibidang usaha pengangkutan tertentu.
2. adanya pemilihan usaha pada rute-rute tertentu oleh pihak swasta yang
secara ekonomis menguntungkan sehingga akan menuju kepada kapasitas
yang berlebihan di daerah tertentu.
83
Rustian Kamaluddin, Op. cit., hal. 125
Ibid., hal. 25.
85
Ibid., hal. 134.
84
Universitas Sumatera Utara
3. karena kepemilikan secara swasta menyebabkan terpecah dan tersebarnya
penyediaan jasa angkutan secara tidak terkoordinir sehingga tidak terdapat
efisiensi dan keterpaduan dalam pelayanannya bagi masyarakat.
Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa pengangkutan adalah sangat
erat sekali dan saling tergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu untuk
membangun perekonomian sendiri perlu didukung dengan perbaikan dalam
bidang transpor atau pengangkutan ini. Perbaikan dalam transportasi ini pada
umumnya berarti akan dapat menghasilkan terciptanya penurunan ongkos
pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan
kecepatan lebih besar dan perbaikan dalam kualitas atau sifat daripada jasa-jasa
pengangkutan tersebut sendiri. 86 Dalam proses pertumbuhan ekonomi,kebutuhan
pengangkutan terus meningkat, yang secara umum dapat dilihat dari tiga faktor
berikut ini : 87
1. bila terjadi peningkatan produksi, maka semakin besarlah volume bahan
yang diangkut untuk memenuhi bahan baku produksi dan semakin besar
pula hasil produksi diangkut ke konsumen;
2. peningkatan volume mungkin sekali mengandung arti perluasan wilayah
sumber bahan baku dan wilayah pemasaran;
3. peningkatan jumlah barang yang dijual akan melipatgandakan
pertumbuhan kekhususan, dan peningkatan pendapatan akan menambah
keragaman barang yang diminta. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan
ekonomi mengikutsertakan peningkatan mobilitas. Di pihak lain,
pendapatan nasional bergantung pada kemampuan pengangkutan yang
memadai, dan peningkatan kegiatan ekonomi membutuhkan sarana gerak
atau angkutan.
Pada awalnya infrastrukur seperti transportasi berperan dalam memenuhi
kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan
dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi
86
Ibid, hal. 12.
Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Perangkutan, Penerbit ITB, Bandung,
1990, hal.22.
87
Universitas Sumatera Utara
berperan penting dalam mengoakomodasi aktifitas sosial dan ekonomi
masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas bagi system
produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif pada kondisi
ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disisi lain, pembangunan
sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga
meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli
masyarakat. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi
yang cukup, dengan mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan
ekonomi
dengan
upah
minimum
pekerja.
Penanggulangan
kemiskinan
memerlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program – programnya
yang didesain melalui partisipasi aktif masyarakat serta pembedayaan langsung. 88
C. Pelaksanaan Pengangkutan Barang Di CV. Sempurna
Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak,
yaitu pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta hubungan
kewajiban dan hak yang perlu direalisaikan melalui proses penyelenggaraan
pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. 89 Proses penyelenggaraan
pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemuatan penumpang
atau barang di terminal pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap
penurunan dan pembongkaran penumpang atau barang diterminal tujuan. 90
88
http://waskitaadiguna.wordpress.com/2009/01/05/peranan-transportasi-terhadapekonomi-daerah/, Tanggal diakses 21 Januari 2010, Jam 21.19 wib.
86
Abdulkadir Muhammad,Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 137.
87
Ibid., hal. 143.
Universitas Sumatera Utara
1. Tahap Pemuatan Barang Di Terminal Pemberangkatan
Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada CV. Sempurna,
pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan CV.
Sempurna menerbitkan surat pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya
perjanjian pengangkutan. 91 Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan
barang. Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta
turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut/nahkoda
atau pengirim minta sepucuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut. 92
Dalam surat angkutan yang harus menyebutkan antara lain : 93
a. keterangan-keterangan mengenai barang yang akan dikirim seperti
jumlah, cara pengepakan, volume, berat brutonya dan lain sebagainya;
b. nama stasiun tempat pengiriman dan tujuan;
c. nama dan alamat pengiriman;
d. nama dan alamat penerima;
e. tempat dan tanggal surat angkutan;
f. penyebutan surat-surat yang diperlukan dalam angkutan itu.
Setelah pengirim menyerahkan barang ke CV. Sempurna, barang tersebut
ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg
diangkut dimana kendaraannya adalah truk yang dapat memuat 18 ton dan yang
memindahkan barang ke truk di CV. sempurna ada pekerja (buruh) dengan
jumlahnya delapan orang yang sudah menjadi tugasnya mengangkat atau
memindahkan barang dari terminal atau gudang penyimpanan barang ke dalam
truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan
88
Hasil wawancara dengan Karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan
Sunggal No. 147 Medan.
92
R. Soekardono, Op. cit., hal. 27.
90
Achmad Ichsan, Op. cit., hal. 432.
Universitas Sumatera Utara
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 94 Setiap kendaraan bermotor yang
beroperasi di jalan raya harus memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) UULLAJ.
Menurut Pasal 48 ayat (1) tersebut, ”setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan
di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dalam ayat (2)
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
susunan;
perlengkapan;
ukuran;
karoseri;
rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntuknya;
pemuatan;
penggunaan
penggandengan kendaraan bermotor; dan
penempelan kendaraan bermotor.
2. Tahap Pelaksanaan Angkutan
Dalam tahap ini CV. Sempurna menyelenggarakan angkutan, kegiatan
memindahkan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan
menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. 95 Untuk
kelancaran dan keselamatan pengangkutan, dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ:
”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki
Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang
dikemudikan”. Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, ”Setiap perusahaan Angkutan
Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja,
waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai
91
Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan
Sunggal No. 147 Medan.
95
Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan
Sunggal No. 147 Medan.
Universitas Sumatera Utara
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 162 ayat (1)
UULLAJ, Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk
barang yang diangkut;
b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
c. memarkir kendaraan di tempat yang di tempat yang ditetapkan;
d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan
dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang
diangkut;
e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan,
keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
dan
f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
3. Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang
Setelah kendaraan bermotor atau truk tiba, barang-barang tersebut
langsung diantar ke tempat tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera
pada surat angkutan. Sesudah barang diterima, dilakukan pengecekan terhadap
barang yang diangkut tersebut. Apabila barang diantar ke tempat tujuan dan
penerimanya tidak ada di tempat, maka barang yang diangkut tersebut disimpan di
dalam gudang CV. Sempurna yang berada di kota tersebut. Namun, bila penerima
tidak mengambil atau menghubungi pihak pengangkut dalam hal ini CV.
Sempurna selama 15 hari, maka pihak pengangkut mengembalikan barang
tersebut ke pengirim dalam hal ini toko yang bersangkutan dengan ongkos
pengembalian dibebankan oleh pihak pengirim dan CV. Sempurna tidak
bertanggung jawab lagi atas barang tersebut. 96 Dalam Pasal 195 ayat (2)
UULLAJ, ”Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan atas barang
96
Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan
Sunggal No. 147 Medan.
Universitas Sumatera Utara
yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan”. 97 Selanjutnya
dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, ”Jika barang angkutan tidak dimabil oleh
pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati,
perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya
berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”. 98
97
Pasal 195 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
98
Pasal 196 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
Universitas Sumatera Utara