k ~ J.~

k
~
~ J.~
iifJ
'"7'
~
REPUBLIK INDONESIA
M.E MORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
MEN GEN Al
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki selanjutnya disebut "Para
Pihak";
Mempertimbangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama di bidang
pendidikan;
Berkeinginan untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dalam bidang pendidikan;
Merujuk kepada Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Repnblik Indonesia dan
Pemerintah Republik Turki, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1973;
dan
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tata cara dan kebijakan
mengenai ketja sama pendidikan di negara masing-masing.
Telah mencapai pengertian sebagai berikut:
PASALI
Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengembangkan ketja sama
dala..'11 bidang pendidikan yang berdasarkan pada prinsip persamaan, resiprositas dan
keuntungan bersama bagi kedua belah pihak, dan meningkatkan hubungan serta sating
pengertian di antara Para Pihak.
~I
PASALII
Ruang Lingkup Kerja sama
Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama pada bidang-bidang sebagai
berikut:
1. Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah pada tingkat pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasa.r, menengah,
kejuruan dan teknik, dan pendidikan tinggi.
yang
diberikan melalui pendidikan formal, non-formal dan in-formal;
2. Pertukaran guru, dosen dan mahasiswa;
3. Pertukaran tenaga ahli pada tingkat pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan teknik.,
dan pendidikan tingggi, yang diberikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan
informal;
4. Peningkatan mutu sekolah dan universitas/politeknik melalui usaha bersama seperti
sistem sekolah kembar, program-program bersama, dan kegiatan bt!rsama para
pelaj ar/mahasiswa;
5. Saling memberi pengakuan atas gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan
Indonesia dan Turki sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan kedua pihak;
6. Pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dosen;
7. Menyediakan beasiswa bagi
pelajar/mahasiswa dari kedua pihak sesuai dengan
ketersediaan sarana dan prasarana;
8. Penelitian bersama dan publikasi internasional;
9. Memromosikan pengajaran bahasa nasional kedua pihak;
I 0. Memfasilitasi program magang untuk pendidikan
k~juruan
dan teknik pada pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi;
11. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak;
PASALIII
Institusi Pelaksana
Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini Para Pihak menunjuk institusi
sebagai berikut:
I. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia
2. Untuk Pemerintah Republik Turki : Departemen Pendidikan Nasional Republik Turki.
PASALIV
Pengaturan Teknis dan Keuangan
1. Kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan melalui
pengaturan yang lebih rinci.
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian m1 bergantung
kepada ketersediaan dana dan personel Para Pihak.
PASAL V
Kelompok Kerja Bersama
1. Para Pihak menyetujui untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang
memfasilitasi, mengawasi dan meninjau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian
inj secara teratur dan menyampaikan laporan kepada Institusi Pelaksana.
2. Kelompok Ke1ja Bersarna akan diketuai bersama oleh perwakilan dari Departernen
Pendidikan Nac;ional Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional
Republik Turki dengan keikutsertaan instansi lain yang terkait dan akan bertemu
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilaksanakan di Indonesia atau di
Turki.
3. Dalam keadaan tertentu dimana pertemuan tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak akan
saling menukarkan dokumen sebagai pengganti pertemuan yang dimaksud
PASAL VI
Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual
Setiap hasil atau karya dari kegiatan di bidang pendidikan, yang dilaksanakan berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini akan tunduk kepada hukum dan peraturan perundangundangan mengenai perl indungan atas hak kekayaan intelektual <lalam wilayah masingmasing Para Pihak.
t
3
PASAL VII
Pembatasan Kegiatan Personel
Para Pihak akan menjamin bahwa masing-masing personel yang terkait dalam pelaksanaan
kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan terlibat dalam
kegiatan politik dan kegiatan yang bertujuan komersial di Indonesia dan Turki, yang
bertentangan dengan program kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian
ini.
PASAL VIII
Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan yang timbul atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Memorandum Saling
Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui perundingan atau konsultasi di
antara Para Pihak.
PASALIX
Amendemen
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui
kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Tinjauan atau perubahan tersebut akan
berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan me::rupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALX
Masa Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal peuandatangan.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sarna, sesuai dengan kesepakatan tertulis
Para Pihak melalui saluran diplomatik, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara
tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam)
bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan
dan masa berlaku pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini sampai pengaturan, program, kegiatan utan proyek
selesai, kecuali Para Pihak memutuskan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah 1m, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DITAND AT AN GANI dalam rangkap dua di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 bulan
Januari tahun 2009 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa lnggris, semua
naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah
dalam bahasa Inggris akan berlaku.
Untuk Pemerintah
Untuk Pemerintah
RepUblik kndonesia
Republik Turki
Signed
Signed
Prof. Dr. Bambang Sudibyo
Assoc. Prof. Hiiseyin CeJi'k
Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikag Nasional
t
5
REPUBLIK INDONESIA
TURKiYE CUMHURiYETi HUKUMETi iLE ENDONEZYA CUMHURiYETi
HUKUMETi ARASINDA EGiTiM ALANINDA i~BiRLiGi
MUTABAKAT ZAPTI
Burada "taraflar" olarak amlan Ttirkiye Cumhuriyeti Hilkilmeti ve Endonezya Cumhuriyeti
Hiikiimefr
.
'
Egitim alanmda i$birliginin her iki tarafa saglayacag1 fayd:i goz oniinde bulundurularak ,
Egitim alanmda i$birligini peki$tirmek ve artirmak arzusuyla;
Tilrkiye Cumhuriyeti Hiikilmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hilkilmeti arasmda 18 Agusto~
1973 tarihinde Jakarta'da imzalanan Kiiltilr Anla$masma dayanarak;
Egitim alanmda i$birligine <lair her iki tilkedeki kural ve politikalara ve aynca, yiiri.irliikte
olan kanun ve diizenlemelere uyarak;
A~ag1daki
hususlarda mutab1k kalmI$1ardir:
MADDEI
Arna-;
Bu mutabakat zaptmm amac1, e$itlik. miitekabiliyet ve kar~I11kh yarar ilkelcrine dayauarak
i$birligi yapmak ve taraflar arasmdaki ili$kileri ve kar$1hkh anlay1$I geli$tirmektir.
MADDEII
i~birliginin Kapsam1
Taraflar, a$ag1da belirtilen alanlarda i$birligini te$vik edecek ve kolaylal?tlracaktlr:
I. Okuloncesi, ilk, orta, mesleki ve teknik egitim ve yiiksekogretim kapsammda verikn
orgiin, yaygm ve informal egitim alamnda bilgi ve bilimsel yaym degi~imi yapdmas1;
2. Ogretmen, ogretim uyesi ve ogrenci degi$imi yapilmas1;
3. ilk, orta, mesleki ve teknik egitim ve yllksekogretim kapsammda verilen orgi.in, yaygm
ve informal egitim alamnda uzman degii$imi yapllmasi;
+'
4.
Karde~
okul, ortak programlar, ogrenci faaliyetleri gibi ortak 9abalarla okullarm ve
tiniversite/ teknik okullarm geli~tirilmesi;
5. Endonezya ve Turk egitim kurumlar1 tarafmdan verilen derecelerin, her iki illkenin
ilgili mevzuatlan 9er9evesinde tanmmas1 ;
6. Ogretmenler, okul mtidtirleri ve ogretim tiyelerinin mesleki ay1dan geli§tirilmesi;
7. Taraflarm imkanlar1 9er9evesinde kar§1 taraf ogrencilerine burs tahsis etmesi;
8. Ortak ara~t1rma ve uluslar aras1 yaymda i§birligi yapilmas1;
9. Her iki tilke dilinin ogretilmesinin te§vik edilmesi;
10. Orta ogretim ve yuksek ogretimde, mesleki ve teknik egitime
programma eri§imin saglanmas1;
ili~kin
stajyerlik
11. Taraflarca mutab1k olunan diger alanlar.
MADDEIII
Uygulay1c1 Kurumlar
Bu Mutabakat Zaptm1 a§ag1daki kurumlar uygularlar.
1. Ttirkiye Cumhuriyeti Huktimeti i9in: Ti.irkiye Cumhuriyeti Milll Egitim Bak.anhg1.
2.
Endonezya Cumhuriyeti HilkUmeti i9in: Endonezya Cumhuriyeti Milli Egiti."11
Bakanhg1.
MADDEIV
Teknik ve Mali Hususlar
1.
Bu Mutabakat Zaptmda belirlenen i~birl i kleri, iilkelerin kendi ozel dtizenlemelerini
tamamlamalanm taki ben uygulanacaktir.
2.
Bu Mutabakat Zaptmda belirlenen faaliyetlerin uygulanrnas1, taraflann mali kaynak ve
personel olanaklarma baghdrr.
MADDEV
Ortak <;a h~ma Grubu
1.
Taraflar bu Mutabakat Zaptmm uygulanmasmm kolayia~tmlmas1, izlenmesi ve
degerlendirilmesi ve Uygulay1c1 Kurumlara diizenli rapor sunulmas1 i9in ortak 9ah~ma
grubu olu§turulmas1 hususunda anla§maya varm1§lard1r.
2.
Ortak <;ah~ma Grubu, Ttirkiye Cumhuriyeti Milll Egitim Bakanhg; ve Endonezya
Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhg1'nm e§-ba§kanli.gmda ve uygun olan diger
kurumlann katihm1 ile ydda en az bir kere olmak tizere Endonezya veya Ttirkiye'de
toplanacaktir.
3.
Toplant1 yapllamayan durumlarda, toplantl yerine kar§1hkh beige
bulunulacaktir.
degi~imind e
-y2
MADDE VI
Bireysel Miilkiyet Haklarmm Korunmas1
Bu Mutabakat ZaptI 9er9evesinde egitim i~birligi alanlannda ger9ekle~tirilen faaliyetlerin
91ktilan veya ilrtinler, taraflann ilikelerindeki fikri millkiyet haklannm korunmas1 ile ilgili
kanun ve yonetmeliklere tabi olacaktir.
MADDE VII
Bireysel etkinlikler smm
Taraflar, bu Mutabakat Zapt1 9er9evesindeki faaliyetlerde yer alan ki~ilerin, Ttirkiye ve
Endonezya'da, bu Mutabakat Zapt1 altmdaki i~birligi program1 d1 ~ mda , politik i~lerle ve
herhangi bir giri~im veya faaliyetle baglant1h olmayacagm1 garanti ederler.
MADDE VIII
Uyu~mazhgm ~oziimi.i
Bu
anla~manm
uyu~mazhk
uygulanmas1 ve/veya yorumlanmasmdan dogabilecek herhangi bir
taraflar arasmda dam~ma veya gorti~me arac1hg1yla doc:;t9a halledilecektir.
MADDEIX
Degi~iklik
Bu Mutabakat Zapt1 taraflann kar~1hkh yaz1h muvafakati 9er9evesinde herhangi bir
zamanda gozden ge9irilebilir ve degi~tirilebilir. Bu gozden ge9irme ve degi~iklikler
taratlarca belirlenebilecek olan tarihlerde ytirtirltige giler ve bu Mutabab.t Zaptmm dahill
bir pf.r9asm1 olu~tururlar.
MADDEX
Yiiriirliige girme, ge~erlilik siiresi ve sonland1rma
I.
Bu Mutabakat Zapt1, imzaland1g1 tarihte ytirtirltige girer.
2.
Bu Mutabakat Zaptmm ytirilrltikte kalma silrcsi 3 y1ld1r. Bu sure, taraflar soz konusu
Mutabakat Zaptm1 feshetmt> arz.ularm1 yaz1h olarak 6 ay onceden bildirmemi~lerse,
taruflarm diplomatik kanallar arac1hg1yla olu~turacaldan muvafakate dayah olarak 3
yilhk bir stireyi kapsayacak ~ekilde uzatilabilecektir.
3.
Bu Mutabakat Zaptmm feshi, taraflar ba~ka bir karar almad1kya, bu Zab1t
9er9evesinde devam etmekte olan programlann, etkinliklerin ve p,;ojelerin
ge9erliligini ve stiresini tamamlanana kadar etkilemeyecektir.
A$ag1da imzas1 bulunanlar bu Mutabakat Zapt1m yukandaki hususlar muvacehesinde
imzalam1$lard1r.
iki bin dokuz y1lmm Ocak aymm 22. gilntinde Jakarta'da Endonezya, Ttirkc;:e ve ingilizce
dillerinde haz1rlanrn1$ olup biltiln belgeler e$it derecede ozgilndilr. Bu Mutabakat Zaptmm
yorumu hususunda herhangi bir fikir aynhg1 ya~anacak olursa ingilizce metin dikkate
almacaktir.
Endonezya Oumhqriyeti Hiikiimeti Adma
Signed
\Al Prof. Dr. Bambang SUDiBYO
T
Milli Egitim Bakam
Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti Adma
Signed
Do~. Dr. Hiiseyin
<;EI]K
Milli Egitim Bakam
'+ 4
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OJi' TUUKEY
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION
The Government of the Repuhlic of Indonesia and the Government of the R~public of
Turkey hereinafter referred to as the "Parties";
Considering their mutual interest in promoting cooperation in the area of educ~tion;
Desiring to expand and to intensify cooperation in the field of education;
Referring to the Cultural Agreement signed in Jakarta on 18 August 1973 between the
Government of the Republic of Indonesia and the Govermncnt of the Republic of Turkey;
and
Pursuant to the prevailing laws and regulations, as well as thl' procedures and policies
concerning educational cooperation in their respective countries;
Have reached an understanding as follows:
ARTICLE I
Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to develop educitional cooperation
on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and
mutual understanding between the Parties.
't
1
ARTICLE II
Scope of Cooperation
The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas :
I. Exchange of information and scientific publication on pre-primary, primary,
secondary, vocational and technical, and higher education provided through formal,
non-formal, and in-formal education;
2. Exchange of teachers, faculty members and students;
3. Exchange of experts in primary, secondary, vocational and technical, and higher
education provided through formal, non-formal, and in-formal education;
4. School and university/polytechnic improvement through joint efforts such as sisti:-r
school-system, joint programs, and joint student activities;
5. Mutual recognition of degrees awarded by Indonesian and Turkish
educ~tionci.l
institutions, pursuant to the laws and regulations of both µa1ties;
6. Profes$ional development of teachers, school principles, and faculty members;
7. Provide scholarships to students of the parties, on the avlilability of the means;
8. Joint research and international publications;
9. Promote the teaching language of both parties;
10. Facilitate internship program for vocational and technical education at secondary and
tertiary levels;
11. Other areas as mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE III
Executing Agency
For the implementation of this Memorandum of Understanding the Parties designate the
following agencies:
1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of National Education
of the Republic of Indonesia
2. For the Government of the Republic of Turkey: the Ministry of National Education of
the Republic of Turkey.
ARTICLE IV
Technical and Financial Arrangements
1. The cooperation under this Memorandum of Understanding shall be implemented by
concluding specific arrangements.
2. The implementation of the activities under this Memorandum of Understanding is
subject to the availability of fund and personnel of the Parties.
ARTICLEV
Joint Working Group
1. The Parties agreed to establish a joint working group to facilitate, monitor and revieV\
the implementation of this Memorandum of Understa'lding regularly and submit the
report to the Executing Agency.
2. The Joint Working Group shall be co-chaired by the Ministry of National Education of
the Republic of Indonesia and the Ministry of National Education of the Republic of
Turkey vdth participation of other agencies as appropriate, and shall meet at least once
annually, either in Indonesia or Turkey.
3. In certain circumstances where the meeting could not be held document shall be
exchanged in lieu of such meeting.
ARTICLE VI
Protection of Intellectual Property Rights
Any results or products of the
activit~es
in the field of education, which
an~
performed
under this Mo U, shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of
intellectual property rights in the respective territories of the Parties.
ARTICLE VII
Limitation of Personnel Activities
The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this
Memorandum of Understanding shall not engage in political affairs and any ventures or
activities in Indonesia and Turkey outside the program of cooperation under this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE VIII
Settlement of Dispute
Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum
of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation between the
Parties.
ARTICLE IX
Amendment
This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by
mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendment shall come into effect
on such date as may be determined by the Patties and shall form an integral part of this
Memorandum of Understanding.
ARTICLEX
Entry Into Force, Duration And Termination
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three)
years and may be extended for the same period by mutual written conf>ent of the Patties
through diplomatic channel, unless either Party notifies in writing of its intention to
termina~e this
Memorandum of Understanding 6 (six) months in advance.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity m:i.d
duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this
Memorandum of Understanding until the completion of such arrangements, programs,
activities or projects unless the Part.ies decided otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE in duplicate in Jakarta on the Twenty Second of January
in the year Two
Thousand and Nine in Indonesian, Turkish and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of the interpretation of this MoU, the English text shall
prevail.
For the Government of
For the Government of
thf/Republic of Indonesia
the Republic of Turkey
Signed
Prof. Dr. Bambang Sudibyo
'\ Minister of National Education
Signed
Assoc. Prof. J;liiseyin Ce1ik
Minister of National }l'ducation