KPK Korek Peran Anggota Badan Anggaran dari Wa Ode

KPK Korek Peran Anggota Badan Anggaran dari Wa Ode

NASIONAL
SELASA, 13 DESEMBER 2011
A6
SETO WARDHANA (TEMPO)
150 Santri
Indonesia
Bertahan
di Yaman
JAKARTA — Sebanyak 150 warga Indonesia
Saksi Kasus
Transmigrasi
Terdakwa perkara suap terkait proyek di Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati (kiri),
mendengarkan keterangan
saksi dalam sidang di
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta, kemarin.
KPK Korek Peran Anggota
Badan Anggaran dari Wa Ode
Haris dan Seva mangkir.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bakal
mengembangkan pengusutan kasus suap proyek infrastruktur
daerah di Aceh pada 2011 dengan
memeriksa para anggota Badan
Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat.
“(Ditelisik) ada enggak pihak
lain yang terlibat (selain Wa Ode
Nurhayati),” kata juru bicara
KPK, Johan Budi S.P., di kantornya di Jakarta kemarin.
Menurut Johan, peran anggota
Badan Anggaran bakal dikorek
lewat keterangan Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus suap Rp 2
miliar itu. Tapi pemeriksaan politikus Partai Amanat Nasional dari Sulawesi Tenggara itu belum dijadwalkan. “Kalau ada informasi
atau data dari WON (Wa Ode Nur-
hayati), tentu kami akan perdalam.” Johan mengaku belum bisa
mengungkapkan identitas anggota Badan Anggaran yang menjadi
prioritas dalam pengusutan.
Wa Ode Nurhayati ditetapkan
tersangka sejak Jumat pekan lalu
karena diduga menerima hadiah
yang terkait dengan penetapan
proyek jalan senilai Rp 40 miliar
itu. Sumber Tempo menyebutkan,
Wa Ode menerima uang dari Andi Haris Surahman sebesar Rp 6
miliar sebagai pelicin untuk mendapatkan proyek di Kabupaten
Aceh Besar, Bener Meriah, serta
Pidie Jaya.Tapi Rp 4 miliar di antaranya sudah dikembalikan lewat sekretarisnya, Seva Yulanda.
Wa Ode telah membantah menerima uang dari Haris.
Sejak Rabu pekan lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan
surat pencegahan ke luar negeri
atas Wa Ode Nurhayati, Seva, Haris, serta Fadh A. Rafiq. Haris adalah kader Partai Golkar yang pernah menjadi calon legislator dari
Sulawesi Selatan. Fadh, juga kader
Golkar, kini menjabat Ketua
Umum Generasi Muda MKGR.
Kemarin KPK berencana memeriksa Haris dan Seva sebagai
saksi pada pukul 10.00 WIB. Tapi
keduanya mangkir. “Belum datang,”ucap petugas KPK kemarin
sore.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi
Santoso berpendapat penetapan
status tersangka atas Wa Ode cukup mengejutkan. Menurut dia,
Wa Ode belum pernah diperiksa
oleh KPK dalam dugaan suap
terkait dengan proyek infrastruktur di Aceh. Apalagi ia menilai
penanganan kasus ini terbilang
cepat jika dibandingkan dengan
kasus-kasus lainnya. “Mengapa
dipercepat, saya tak tahu. Mudahmudahan ini dilangsungkan dengan baik,” ucapnya di gedung
DPR, Jakarta, kemarin.
Politikus Partai Golkar yang
juga Ketua Umum MKGR ini menyarankan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut
mempertanyakan kepada KPK
ihwal penetapan status tersangka
Wa Ode yang begitu cepat. Ia
menduga pengumuman status
tersangka Wa Ode sengaja dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional PAN
2011, akhir pekan lalu. Ketika itu,
Ketua Umum PAN Hatta Rajasa
ditetapkan sebagai calon presiden untuk menghadapi Pemilihan
Umum 2014.“Apakah ada kaitannya dengan Pak Hatta dicapreskan PAN? Apakah pas momentumnya?”
● TRI SUHARMAN | MAHARDIKA SATRIA HADI | JOBPIE S
masih bertahan di Pesantren Darul Hadits
di Damaj, Provinsi Sa’ada,Yaman, yang sedang dilanda konflik. Kementerian Luar
Negeri menyatakan kesulitan mengevakuasi mereka karena belum mengantongi
izin dari pemerintah setempat dan mendapat penolakan dari para santri sendiri.
“Mereka juga membela pesantren,”kata Wakil Menteri Luar Negeri Wardana
seusai rapat paripurna menteri di kantor
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta
kemarin. Sementara itu, belum ada izin
dari otoritas setempat karena kondisi di
sana belum aman.
Pesantren Darul Hadits, yang beraliran Salafi Sunni, terletak sekitar 240 kilometer arah utara Kota Sanaa, Ibu Kota
Yaman. Sudah sebulan terakhir pesantren itu diserang dengan senjata berat
oleh kelompok Al-Houthi, yang beraliran
Syiah dan mayoritas di kawasan itu. AlHouthi beroposisi terhadap pemerintah
Ali Abdullah Saleh, yang dua pekan lalu
lengser dari jabatan Presiden Yaman.
Pada 26 November lalu, pesantren
kembali diserang dengan roket sehingga
menewaskan sekitar 22 orang, dua di antaranya warga Indonesia. Keduanya adalah Zamiri, 24 tahun, asal Provinsi Aceh,
serta Abu Soleh, 24 tahun, asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Seorang
warga Indonesia lainnya, Abu Yusuf,
yang juga asal Aceh, mengalami luka.
Kematian dua warga Indonesia itu membuat pesantren diblokade dari pengaruh
eksternal. Menurut Kedutaan Besar RI di
Yaman, para santri itu datang secara ilegal sehingga tak tercatat di kedutaan.
Menurut Wardana, dalam waktu dekat
akan dikirim tim terpadu ke Yaman untuk menyelamatkan mereka dari bentrokan akibat konflik. Kementerian juga
akan mendekati pihak-pihak di Yaman
dan sekitarnya agar membantu membujuk para santri supaya meninggalkan kawasan konflik. Kementerian pun berjanji melindungi 3.100 warga Indonesia
lainnya di Yaman, yang tengah mengalami gejolak politik.“Sejak April hingga
Juni 2011 telah dievakuasi 262 WNI dari
Yaman,”katanya. ● PRIHANDOKO
Kejaksaan Berlakukan Pengawasan Melekat
JAKARTA –– Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mengatakan perlu dilakukan peningkatan
fungsi pengawasan melekat di
Korps Adhyaksa untuk memperbaiki citra kejaksaan yang tercoreng akibat penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah jaksa.
Menurut dia, pengawasan melekat itu akan dapat menjadi senjata
ampuh untuk menghasilkan efek jera. Marwan tak menafikan fakta
masih adanya jaksa berperilaku tercela, misalnya jaksa yang dicokok
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.“Tapi persentasenya masih sangat
kecil. Kami akan meningkatkan
pengawasan melekat,” katanya dalam seminar bertema “Optimalisasi
Peran Pengawasan Melekat dalam
Rangka Meningkatkan Integritas
Moral dan Kredibilitas Aparatur
Kejaksaan”di Hotel Ambara, Jakarta, kemarin.
Marwan lantas mengupas kasuskasus yang menyeret jaksa ke meja
hijau. Ia menyebutkan jaksa Urip
Tri Gunawan dalam kasus perkara
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Dwi Seno Wiyonarko dalam kasus pemerasan, jaksa Cirus Sinaga
cs dalam kasus penanganan mafia
pajak Gayus H.P. Tambunan, serta
jaksa Sistoyo yang ditangkap KPK
di Cibinong.
Ia menjelaskan, telah disebarkan
buku pedoman pengawasan melekat. Ini terkait dengan tugas penegak hukum yang rentan terhadap
penyalahgunaan wewenang. Marwan memastikan jaksa yang terbukti melakukan tindakan tercela
akan dikenai sanksi. Atasan jaksa
itu pun harus bertanggung jawab
karena tak mengawasi anak buahnya dengan baik.
Sebelumnya, dalam pidato pembukaan seminar, Jaksa Agung Basrief Arief berjanji mempersempit
celah korupsi di institusinya dengan
mengoptimalkan pengawasan melekat itu. Pengawasan melekat, sesuai
dengan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1989, dijelaskan sebagai kegiatan pengendali secara terus-menerus oleh atasan kepada bawahan-
nya. Pengawasan ini dilakukan secara preventif atau represif. Pengawasan melekat ini dinilainya bisa
meningkatkan integritas moral pegawai.
Ketua Komisi Kejaksaan Halius
Hosen, yang juga hadir dalam seminar, pun yakin pengawasan melekat
bisa menjadi kekuatan dalam upaya
mencegah penyimpangan tugas jaksa dan menjadi instrumen pendukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan, yang sudah dilakukan selama tiga tahun. ● RINA W | MA PERDANA