memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK",
Republik
Turki,
Mengakui kerjasama di bidang penanggul angan bencana ~ntuk
memberikan prasarat-prasarat untuk keselamatan rakyat Republik
Indonesia dan rakyat Republik Turki ;
Memahami bahwa kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua
negara dalam membangun dan menguatkan sistem penanggulangan
bencana;
Memperhatikan pentingnya kerjasama internasional dan peran organisasi
internasional dalam bidang penanggulangan bencana;
Merujuk pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang
ditandatangani di Jakarta pada 18 Desember 1982;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara ;
Telah menyepakati sebagai berikut:
PASAL 1
TUJUAN
Tujuan
Memorandum
Saling
Pengertian
(selanjutnya
disebut
'Memorandum') ini adalah untuk membentuk sebuah kerangka kerjasama
yang efektif dalam bidang penanggulangan bencana.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup kerjasama dari Memorandum ini adalah sebagai berikut:
1. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan informasi, para
ahli dan spesialis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
penanganan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana.
2. Mengadakan berbagai pertemuan bersama, seminar, pelatihan dan
penelitian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui praktik, pelatihan
dan simulasi di bidang penanggulangan bencana.
4. Elaborasi dan implementasi dari program latihan bersama di bidang
penanganan bencana.
5. Jika diperlukan, saling memberikan bantuan dalam hal terjadi bencana
a lam.
PASAL 3
PRINSI P
Dalam mengimplementasikan Memorandum ini,
berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut:
PARA PIHAK harus
1. Tanggung jawab utama dalam penanganan bencana yang terjadi di
wilayahnya berada di pihak yang terkena bencana; dan bantuan dari
luar hanya dapat diberikan atas permintaan atau izin dari PIHAK yang
bersangkutan.
2. PIHAK penerima bantuan harus menjalankan keseluruhan petunjuk,
pengendalian, koordinasi dan pengawasan terhadap bantuan yang
diberikan dalam wilayahnya.
PASAL 4
TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK
1. PARA PIHAK harus bertanggungjawab untuk mengoordinasikan dan
melibatkan entitas organisasi terkait, yang sesuai dan diperlukan, bagi
penyelesaian tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan Memorandum
ini.
2. Setiap PIHAK harus memfasilitasi masuk dan keluarnya personil dan
perlengkapan pihak lain dari wilayahnya, sesuai dengan hukum dan
ketentuan masing-masing yang berlaku.
PASAL 5
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
1. PARA PIHAK harus menjamin bahwa personil mereka yang terlibat
dalam kegiatan menurut Memorandum ini harus:
a. Mematuhi, menghormati dan tunduk pada hukum dan ketentuanketentuan , dan kebijakan masing-masing PIHAK.
b. Sesuai dengan kepentingan nasional PARA PIHAK.
c. Menghormati integritas PARA PIHAK dan menahan diri untuk
mendukung gerakan separatis apapun.
d. Menahan diri dari keterlibatan kegiatan intelijen/mata-mata.
e. Menghormati adat dan kebiasaan dari masyarakat setempat.
f. Menahan diri dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan politik dan
komersial.
2.
Pelanggaran terhad ap ketentuan di atas dapat berakibat pada
pencabutan ijin yang telah berikan kepada pihak yang bersangkutan.
PASAL 6
PENANGGUHAN SEMENTARA
Setiap PIHAK, atas dasar pertimbangan keamanan nasional, ketentraman
atau kesehatan masyarakat, berhak untuk menangguhkan sementara
waktu keseluruhan atau sebagian implementasi dari Memorandum ini.
Penangguhan dimaksud berlaku setelah pemberitahuan diterima oleh
PIHAK lain melalui jalur diplomatik.
PASAL 7
PENGHORMATAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN NASIONAL
1. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terkait Memorandum ini harus
menghormati kemerdekaan politis, kedaulatan, integritas wilayah,
hukum dan peraturan-peraturan nasional dari negara tuan rumah, dan
akan menghindari kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan
tujuan dari Memorandum ini.
2. Negara tuan rumah harus melakukan semua langkah efektif dan
secukupnya yang diperlukan untuk menjamin penghormatan hukum dan
peraturan nasional, dan untuk mencegah kegiatan yang tidak sejalan
dengan maksud dan tujuan dari Mem orandum ini.
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan dan perselisihan yang timbul dari penafsiran dan
implementasi atas Memorandum ini akan diselesaikan secara bersahabat
melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA PIHAK dengan semangat
kerjasama.
PASAL 9
STATUS MEMORANDUM
Memorandum ini bukan merupakan perjanjian internasional dan tidak
mempengaruhi hal-hal dan kewajiban yang diatur oleh norma-norma
hukum internasional.
PASAL10
AMANDEMEN
Memorandum ini dapat diubah oleh PARA PIHAK melalui persetujuan
bersama secara tertulis. Perubahan tersebut berlaku sejak tanggal yang
ditentukan oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Memorandum ini.
PASAL11
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Memorandum ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya atas persetujuan
bersama para pihak secara tertulis, kecuali salah satu PI HAK
menyampaikan keinginannya secara tertulis melalui jalur diplomatik
untuk mengakhiri masa berlaku Memorandum ini kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Memorandum ini tidak akan memengaruhi keabsahan dan
jangka waktu pelaksanaan dan validitas proyek atau program yang
sedang berlangsung menurut Memorandum ini sampai penyelesaian
proyek atau program tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum
Saling Pengertian ini .
DIBUAT di Jakarta tanggal 5 April 2011, dalam 3 (tiga) rangkap, dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa lnggris, seluruh teks memiliki
kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka
naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPU BLIK INDONESIA
;
· Signed
v
UNTUK PEMERINTAH
REPU BLIK TURKI
Signed
/ "
., . .~ ,. ,
. ...... , ..
· .MEHMET AY~IN
Menteri Negara
.(
DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
,;
(
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON DISASTER MANAGEMENT
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Turkey, hereinafter referred to as "the Parties",
ACKNOWLEDGING that cooperation in the field of disaster management to
provide prerequisites for the well-being and safety of the people of the Republic
of Indonesia and the Republic of Turkey;
UNDERSTANDING that such cooperation has mutual benefits for both
countries in the conduct of development and strengthening disaster
management system;
DRAWING attention to the importance of international cooperation and the role
of international organizations in the field of disaster management;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Economic and
Technical Cooperation signed at Jakarta on 18 December 1982;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
Have reached an understanding as follows:
ARTICLE 1
PURPOSE
The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish an effective
framework for cooperation in the field of disaster management.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding is the
following:
1. Exchange of knowledge, experience, technology and information, experts
and specialists in the field of prevention, mitigation, preparedness,
response and rehabilitation and reconstruction to disasters;
2. Conducting of joint conferences, seminars, trainings and research;
3. Enhancing the quality of human resources through practices, trainings and
simulation exercises in the field of disaster management;
4. Elaboration and implementation of joint exercise programs in the field of
disaster response;
5. If it is deemed necessary, giving mutual assistance in cases of natural
disasters.
ARTICLE 3
PRINCI PLES
The Parties shall be guided by the following principles in the implementation of
this Memorandum of Understanding:
1.
The primary responsibility to respond to disasters occurring on its territory
belongs to the affected Party and external assistance shall only be provided
upon the request or with the consent of the affected Party.
2.
The receiving Party shall exercise the overall direction, control, coordination
and supervision of the assistance within its territory.
ARTICLE 4
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
1.
The Parties are responsible for coordinating and engaging with their related
organizational entities in their own countries, as appropriate and necessary,
for the completion of the tasks designated pursuant to this Memorandum of
Understanding.
2.
Each Party shall facilitate, in accordance with its laws and regulations, entry
into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the
other Party.
ARTICLE 5
LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
1.
The Parties shall ensure that their personnel engaged in activities under
this Memorandum of Understanding shall:
a) Observe, respect and comply with the laws and regulations, and policies
of the Parties;
b) Be in line with the national interest of the Parties;
c) Respect the integrity of the Parties and refrain from supporting any
separatist movements;
d) Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
e) Respect the customs and traditions of the local communities;
f) Refrain from engaging in any political and commercial activities;
2. The violation of the above mentioned paragraph may result in the
revocation of all permits given to the concerned personnel.
ARTICLE 6
TEMPORARY SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, public order or
public health to suspend temporarily either whole or in part the implementation
of this Memorandum of Understanding. Such suspension shall take effect
immediately after notification has been given to the other Party through
diplomatic channels .
ARTICLE 7
RESPECT OF NATIONAL LAWS AND REGULATION S
1.
All persons engaged in activities related to this Memorandum of
Understanding shall respect political independence, sovereignty, territorial
integrity, national laws and regulations of the host country, and will avoid
any activities inconsistent with the purposes and objectives of this
Memorandum of Understanding.
2.
The host country shall take all the effective and adequate measures
necessary to ensure the respect of national laws and regulations and to
prevent activities inconsistent with the purposes and objectives of this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes regarding the interpretation and implementation of this
Memorandum of Understanding will be resolved amicably through consultations
and negotiations by the Parties in a spirit of cooperation.
ARTICLE 9
STATUS
This Memorandum of Understanding is not an international treaty and shall not
effect to the Parties rights and obligations to be regulated by norms of
international law.
ARTICLE 10
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written
consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on a date as
may be determined by the Parties and shall form an integral part of this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing.
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3
(three) years and may be extended for another three-year period by mutual
written consent of the Parties, unless either Party renounces its wishes to
terminate it by giving a written notice to the other Party 3 (three) months in
advance through diplomatic channel.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
implementation and validity of any on-going projects or program under this
Memorandum of Understanding until their completion of such projects or
program.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective governments, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in Jakarta on 5 April 2011, in duplicate in Indonesian, Turkish, and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences
of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
/
'
/
/
FOR GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY
Signed
/
DR. SYAMSUL MAARIF M.Si
CHIEF FOR NATIONAL AGENCY FOR
DISASTER MANAGEMENT
MEHMET ~YDIN
MINISTER OF STATE
w
~
REPUBLIK INDONESIA
ENDONEZYA CUMHURiYETi H0K0METi
VE
TURKiYE CUMHURiYETi H0K0METi
ARASINDA
AFET YONETiMi KONUSUNDA
MUTABAKAT MUHTIRASI
Endonezya Cumhuriyeti Hukumeti Ulusal Afet Yonetimi Ajans1 ve TOrkiye
Cumhuriyeti HOkOmeti Ba ~ bakanllk Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba~kanllg1;
bundan sonra "Taraflar" olarak adland1nlarak;
Endonezya Cumhuriyeti ile TOrkiye Cumhuriyeti halklannm guvenligi ve refaht
i9in onko~ullan saglamak amac1yla Afet ve Acil Durum yonetimi alanmda
i~birligini kabul ederek,
Bu tOr i~birliginin, afet ve acil durum yonetim sistemlerinin ge li~tirilmesi ve
gOylendirilmesinin saglanmast konusunda her iki Olke i9in kar~1llkll faydalan
oldugunda mutab1k kalarak,
Afet ve acil durum yonetimi alanmda uluslararas1
kurulu~lann rolunun onemine dikkat 9ekerek,
i~birligi
ve uluslararas1
Endonezya Cumhuriyeti HOkOmeti ile TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmeti aras1nda
18 Arallk 1982 tarihinde Cakarta'da imzalanan Ekonomik ve Teknik i~birl ig i
Anla~mast'na attfta bulunarak,
Her bir Taraf'm kendi Olkesinde yururlukteki yasa ve mevzuatlanna uygun
olarak,
a~ag1daki
hususlarda mutab1k
kalm1~lard1r:
Madde 1
Am a~
i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm amact; afet ve acil durum yonetimi alanmdaki
i~birligi i9in etkili bir 9er9eve olu~turmakttr.
Madde 2
i~birligin in Kapsam1
i~bu Mutabakat Muht1rasmm kapsam1 a~ag1daki gibidir:
1. Atetleri ve acil durumlan onleme, zarar azaltma, haz1rllk, mudahale ve
rehabilitasyon ic;in yeniden yapllanma alanmda bilgi, deneyim, teknoloji
ve entormasyon, uzman degi~imi;
2. Ortak konteranslar, seminerler, egitimler ve ara~tlrmalan yOrOtmek;
3. Atet ve acil durum yonetimi alan1nda, uygulamalar, egitimler ve
simOiasyon tatbikatlan yoluyla insan kaynaklannm kalitesini artt1rmak;
4. Atete ve acil duruma mOdahale alanmda ortak tatbikat programlannm
olu~turulmas1 ve uygulanmas1.
5. Gerekli gorOidOgO takdirde dogal atetlerde kar~1llkl1 yard 1m yap1lmas1,
Madde 3
ilkeler
l~bu Mutabakat Muhtlras1'nm uygulanmasmda; taratlar a~ag1daki ilkelere gore
hareket edeceklerdir;
1. Kendi topraklannda meydana gelen bir atet ve acil durumlara mOdahale
etmede birincil sorumluluk, etkilenen Tarata ait olacak ve d1~ yard1m
ancak o Taratm talebi veya nzas1 ile saglanabilecektir.
2. Yard 1m alan Tarat kendi topraklan ic;inde, yard1m1 ba~tan sona yonetme,
kontrol etme, e~gudum sag lama ve denetlemeye yetkili olacakt1r.
Madde 4
Taraflann Sorumluluklan
1. i~bu
Mutabakat
Muht1ras1
baglammda
tasarlanan
gorevlerin
tamamlanmas1 hususunda, Taratlar, eger gerekli ve uygun ise, kendi
Olkelerindeki ilgili kurulu~lan,
koordinasyon ve i~birligi ic;inde
c;all~t1rmaktan sorumludurlar.
2. Her bir Tarat, kendi kanunlan ve mevzuatlanna uygun olarak, diger
Taratm uygun personel ve arac;-gerec; ile ulkesine giri~ine ve 91k1~ma
yard1mc1 olacakt1r.
Madde 5
Personel Faaliyetlerinin Slnlrland1nlmas1
1. Taraflar, i~bu Mutabakat Muht1ras1 kapsam1ndaki faaliyetlerde gorevli
personeliyle ilgili olarak:
a. Taraflann, politikalanna, yasalanna ve mevzuatlanna uymak, sayg1
gostermek ve riayet etmeleri ;
b. Taraflann milli menfaatlerini gozetmeleri;
c. Taraflann butunlugune sayg1 gostermek ve her turlu aynl1k91 hareketi
desteklemekten geri durmalan;
d. Gizli ve istihbari her turlu aktiviteden kac;mmalan;
e. Yerel halkm gelenek ve goreneklerine saygr duymalan;
f. Herhangi bir siyasi ve ticari faaliyette bulunmaktan kac;mmalan;
konulannda diger Taraf1 temin ederler.
2. Yukandaki paragraftaki maddelerin ihlali, ilgili personele verilen butun
izinlerin iptali ile sonuc;lanabilir.
Madde 6
Gecici Ask1ya Alma
Her bir Tarat, milli guvenlik, kamu duzeni veya halk sagllgr gerekc;eleri ile i~bu
Mutabakat Muht1ras1'nm tamamm1 veya bir k1 smm1 gec;ici olarak ask1ya alma
hakkmt sakl1 tutar. Boyle bir ask1ya alma, diplomatik kanallarla diger Taraf'a
bildirin1de bulunulmasmdan hemen sonra yururluge girecektir.
Madde 7
Ulusal Yasa lara ve Mevzuata Uyulmas1
1. i~bu Mutabakat Muht1rasr kapsammdaki faaliyetlere dahil olan tum
ki~iler; ev sahibi ulkenin siyasi baglmSIZIIglna, egemenligine ve toprak
butunlugune, ulusak kanun ve yonetmeliklerine sayg1 duyacak ve i~bu
Mutabakat Muht1ras1'nm amac;lan ve hedefleri ile uyu~mayan her turlu
faaliyetten kac;1 nacaklard 1r.
2. Ev sahibi ulke bu Mutabakat Muht1ras1'nm amac; ve kurallanna uygun
olmayan her turlu aktiviteden uzak durmak ve ulusal kanun ve
yonetmeliklere sayg1y1 saglayacak her turlu gerekli onlemi alacakt1r.
Madde 8
Anla~maz hk lann
i~bu
Mutabakat
anla~mazltklar,
ger<;ekle~tirilecek
Cozumu
Muht1ras1'nm
yarumlanmasmdan
kaynaklanabilecek
i<;erisinde,
Taraflar
arasmda
iyi
niyetlerle
isti~areler ve mOzakereler yaluyla dastane bir ~ekilde
i~birligi
<;ozOmlenecektir.
Madde 9
Metnin Niteligi
i~bu Mutabakat Muht1ras1 bir uluslararas1 anla~ma almamakla birlikte, Taraflann
tarat alduklan diger uluslararas1 belgelerden kaynakll hak ve yOkOmiOIOklerine
halel getirmeyecektir.
Madde 10
Deg i~i klik ler
Taraflar, kar~1l1kll mutabakat ile, i~bu Mutabakat Muht1ras1'nda degi~iklige
gidebilirler. Degi~iklikler Taraflar tarafmdan belirlenen bir tarihte yOrOriOge girer
ve Mutabakat Muht1ras1'nm aynlmaz bir par<;asm1 alu~turur.
Yururluge
Madde 11
Giri~, Sure ve Fesih
1. i~bu Mutabakat Muht1ras1 imzalanmasm1 mOteakip yOrOriOge girecektir.
2. i~bu Mutabakat M uht1ras1, 3 (O<;) y1l sOresince yOrOriOkte kalacak ve
Taraflardan biri, diger Tarafa, Mutabakat Muht1ras1'nm sOresinin
dalmasmdan 3 (0<;) ay once i~bu Mutabakat Muht1ras1'n1 feshettigi
yonOnde yazlll bildirimde bulunmadiQI mOddet<;e, Taraflann diplamatik
kanallarla sunacaklan kar~1llkl1 yaz1ll muvafakatleri ile 3'er (0<;) y1lllk
donemler halinde uzat1labilecektir.
3. i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm sana ermesi, Mutabakat Muht1ras1
<;er<;evesinde yOrOtOimekte alan praje ve pragramlar tamamlanmcaya
kadar, bu praje ve pragramlann uygulanmasm1 ve ge<;erliligini etkilemez.
Yukandaki
hOkOmleri tasdiken,
i~bu
Mutabakat Muht1ras1
kendi
hOkOmetlerince yetkilendirilen a~ag1da imzalan bulunan yetkililer tarafmdan
imzalanm1~t1r .
i~bu Mutabakat Muht1ras1 Turk9e, Endonezyaca ve ingilizce olarak, her biri e~it
~ekilde
ge9erli olmak uzere 3 (u9) as1l nusha halinde Cakarta'da 5 Nisan 2011
tarihinde imzalanm1~t1r. Yorum farklll1klan halinde ingilizce nusha ge9erli
olacakt1r.
ENDONEZYA CUMHURIYETI
H0K0METI ADINA
Signed
..
/,
<
DR. SYAMSUL MAARIF M.SI
Ulusal Afet Yonetimi Ajansi
TURKiYE CUMHURiYETi
H0K0METI ADINA
:' Signed :1. 1
''
/:·~HMET 1/oj~-··
Devlet Bakan1